SKANDAL BUSUK PROYEK REKLAMASI

0
6

Polda Metro Jaya akhirnya menyidik kasus penetapan NJOP Pulau C dan D. Kasus itu berpotensi merugikan negara sampai Rp3,4 triliun. Namun langkah polisi juga dicurigai tidak serius.

Penetapan NJOP pulau C dan D yang dikeluarkan BPRD DKI Jakarta memang sarat kejanggalan. Selain penetapannya dilakukan pada masa jabatan gubernur lama sudah dikualifisir masuk ‘injury time’, nilainya juga sangat jauh dibawah NJOP pulau reklamasi lainnya. Bayangkan, NJOP Pulau C dan D hanya Rp3,1 juta permeter persegi. Sedangkan NJOP Pulau H Rp25 juta per meter persegi.

“Penetapan NJOP itu Sangat Ganjil”

Santoso, Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta

Penilaian kita di Komisi C terhadap penetapan NJOP di pulau C dan D terdapat keganjilan. Adapun keganjilan tersebut adalah pertama, nilainya terlalu kecil. Yang kedua, mengapa pada saat masih dalam moratorium, NJOP itu ditetapkan. Dan ketiga adalah cepatnya penerbitan sertifikat tanah di atas pulau itu setelah ditetapkan NJOP. Ini ada apa?

Nah, dari ketiga itulah maka Komisi C mengundang Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) yang memang bertugas untuk penerbitan surat wajib pajak itu. Pada saat rapat BPRD, ikut juga menghadirkan Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).

Ketika kita tanyakan apa dasar mereka menertapkan harganya hanya Rp3,1 juta untuk permeternya. Mereka jelaskan bahwa satu item yang paling penting menilai berapa harga tanah itu, harus legal keberadaan dalam sisi hukum.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here