SEDERET CERITA PILU REFORMA AGRARIA

0
5

Kisah rakyat yang tak kuasa mempertahankan tanah atas kuasa sejarah atawa kepemilikan leluhur menumpuk di seantero nusantara. Petani penggarap bak rakyat kelas akhir. Tak dilindungi, mudah digigit taring penguasa.

Erni, seorang perempuan yang menjadi petani penggarap yakin kalau peralihan sertifikat dan fungsi atas lahan ini banyak kejanggalan serta menyalahi prosedur. Dirinya bersama petani penggarap lainnya merasakan negara tidak pernah hadir dalam masalah mereka. “Tanah dikuasai negara sesuai UUD 45. Tanah negara ya dimiliki rakyat. Kami penduduk asli Pangandaran minta keadilan. Ini tanah nenek moyang kami. Jadi kami yakin benar. Sampai kapan pun, kami tidak akan mundur, atau direlokasi ke tempat lain,” ungkapnya setengah berteriak. “Mana reformasi agraria? Rakyat petani tidak punya tanah. Lahan pertanian seenaknya diubah jadi perumahan. Kami mau bagaimana lagi untuk hidup?” pekiknya.

Harus Diselesaikan Dengan Semangat Kebangsaan

Ahmad Rifai, Ketua Umum Serikat Tani Nasional

“Pemerintah harus menyadari bahwa tanah ini menyangkut kedaulatan. Kedaulatan ini erat kaitannya dengan persoalan nasionalisme. Oleh karena itu masalah agraria harus diselesaikan dengan semangat kebangsaan pula. Dan itu dari jauh-jauh hari sudah ada landasan hukumnya. Misalkan, Undang-Undang Pokok Agraria.

Namun kita lihat hari ini pemerintah masih setengah hati menjalankan UU tersebut. Padahal UU ini sudah menjamin kedaulatan warganya atas tanah..

Masyarakat, khususnya petani, kecewa dengan penyelesaian konflik pertanahan di jalur peradilan umum karena selalu berada di pihak yang lemah.

Presiden Bisa Menjadi Eksekutor

Jeppri F. Silalahi, Wakil Sekjen Posko Perjuangan Rakyat

“Masyarakat pasti kalah, karena konflik pertanahan sangat berbelit-belit. Masyarakat banyak yang tidak mengerti tataran administratif. Misalkan, mendaftarkan tanah untuk dicatatkan. Katakanlah sudah mendaftarkan dalam bentuk girik. Tapi ketika korporasi masuk berbekal HGU atau HGB, akhirnya rakyat dikesampingkan. Di sinilah terjadi permainan mafia tanah antara institusi dan korporasi menyingkirkan rakyat.

Belum lagi peradilan umum membutuhkan waktu yang panjang, menguras energi, biaya dan sebagainya. Kita tahu masyarakat adat misalnya, secara pendidikan minim, lalu melawan korporasi yang memiliki modal besar, mampu menyewa pengacara, bisa kongkalikong dengan BPN. Sudah pasti rakyat kalah.

Dalam UU Pokok Agraria disebutkan negara mempunyai hak untuk  mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa dan seterusnya.

Artinya, negara punya kewenangan. Jadi tergantung negara. Kepala Negara kan presiden. Sehingga presiden bisa langsung sebagai eksekutor dalam setiap sengketa agraria.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here