RTRW Harus Perhatikan Masyarakat Lemah

0
6

Pengaturan tata ruang di bumi pertiwi sudah diatur sedemikian rupa. Hal itu tertuang dalam UUPA No. 5 Tahun 1960. Secara khusus harus memperhatikan masyarakat ekonomi lemah.

Dalam RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) ada pelanggaran demi kepentingan pribadi, golongan dan perusahaan. Ini dimungkinkan, di mana sekarang ini terjadi transisi dalam penanganan tata ruang yang awalnya di Kementerian PUPR telah beralih ke Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN.

Pemerintah Tidak Bisa Kontrol Pengembang

Mustafa Aqib Bintoro, Kepala Bidang Pengaduan dan Hukum YLKI

Proyek Kota Meikarta yang dibangun Grup Lippo di Cikarang menimbulkan polemik. Pasalnya, Meikarta sudah dipasarkan ke masyarakat padahal perizinannya belum dikantongi pengembang. Fenomena seperti ini menurut Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bukan hanya dilakukan Lippo, tapi juga pengembang lainnya.

Pangkal masalah sebenarnya adalah pemerintah tidak bisa mengkontrol sistem pemasaran yang dilakukan developer atau pengembang. Misalnya kita ambil satu contoh kasus Acho. Kan jelas diawal dia dijanjikan RTH, kemudian lahan parkir bisa digunakan semua, tetapi fakta lapangannya tidak demikian. Ketika dipermasalahkan developernya, mereka selalu berkilah itu tak pernah mereka janjikan, tidak ada dalam kontrak dan lain sebagainya. Padahal jelas sistem pemasarannya yang ada masalah, di mana apa yang disampaikan marketing seringkali tidak sinkron dengan yang direncanakan developer. Dan trik-trik marketing seperti ini yang sangat berbahaya terutama untuk barang yang sifatnya indent seperti properti, konsumen tidak bisa langsung melihat barangnya.

Calon pembeli pada grand launching perumahan meikarta di Bekasi (Foto: Istimewa)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here