Menjerat Korporasi dalam Suap Reklamasi

0
7

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang membenarkan pihaknya sedang melakukan penyelidikan baru kasus suap pembahasan Raperda RTRKSP atau Raperda Reklamasi. Pengembangan tersebut dilakukan untuk mendalami peran korporasi PT APL yang diduga mendapat keuntungan dari pemberian suap yang dilakukan Ariesman. “Saya

lihat dulu, tapi common sense-nya kaitannya itu (suap Ariesman Widjaja kepada Mohamad Sanusi),” kata Saut di Gedung KPK, paska pemeriksaan Saefullah.

Pengakuan terpidana kasus suap perda reklamasi Ariesman bisa menjadi pintu masuk bagi KPK dalam membongkar korupsi reklamasi teluk Jakarta. Mantan Presiden Direktur APL itu aktif melakukan pertemuan dengan pimpinan DPRD DKI Jakarta dan pemilik Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan.

“Tidak Ada Pelimpahan Kasus Reklamasi ke Polisi”

Febri Diansyah, Juru Bicara KPK

Penyidik KPK sendiri tengah mengumpulkan bukti serta keterangan dengan memanggil beberapa pihak. Di antaranya Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah, Kepala Biro Tata Kota dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah DKI Jakarta Vera Revina Sari, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DKI Jakarta Tuty Kusumawati, dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik.

Saya mohon maaf kalau dalam proses penyelidikan tidak bisa memberikan keterangan. Kita belum bisa memberikan konfirmasi ya karena sedang melakukan pendalaman lebih lanjut dari apa yang sudah muncul melalui proses penyelidikan.

Koordinasi dimungkinkan atau memang ada tindak pidana yang ditangani. Dalam hal ini kami masih fokus pada kasus yang kami tangani yaitu Raperda.

Mengusut Kasus Reklamasi Jangan Sekadar

Basa-basi

Erwin Kallo, pengamat hukum Properti

Polisi menduga ada pidana dalam proses penetapan nilai jual obyek pajak (NJOP) pulau reklamasi. NJOP Pulau C dan D hanya Rp3,1 juta per meter persegi dianggap terlalu murah dan merugikan keuangan negara.

Kalau yang dipidanakan perbedaan harga Pulau C dan D dengan H, saya yakin tidak akan P21. Karena tidak ada pembandingnya jika dikatakan kemahalan atau kemurahan. Kecuali kalau dalam menentukan NJOP itu ditemukan gratifikasi atau suap. Ini berbeda dengan kasus Sumber Waras, kalau Sumber Waras itu telak. Sedangkan reklamasi belum ada pembandingnya, reklamasi kan baru.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here