“JANGAN-JANGAN PRESIDEN JUGA…”

0
6

90% operasi tangkap tangan KPK berasal dari penyadapan. Sejak 2009 sadapan tidak lagi diaudit. Mau direvisi DPR.

Siapa saja yang dicurigai bisa disadap. Tidak ada jaminan semua hasil sadapan itu menjadi bukti hukum dan berlanjut ke penyidikan dan penuntutan. Apalagi sejak 2009 tidak ada lagi audit dari Kementerian Informatika dan Komunikasi terhadap “lawful interception” yang dilakukan KPK. Bagaimana jika ada sadapan yang isinya bukan soal korupsi melainkan info tentang rahasia negara, rahasia militer atau info A1 soal reshuffle?

Poin aturan penyadapan sudah sejak lama dimasukkan dalam draf revisi UU KPK. Terakhir dibahas pada 2016. Hingga kini terus jadi polemik publik.

Lucu Kalau Revisi UU KPK

Zainal Arifin Mochtar, Direktur Pukat UGM

Pengunakan angket sendiri itu sudah keliru. Hak Angket seharusnya dialamatkan kepada presiden beserta jajarannya dan badan pemerintah berupa non-kementerian. Nanti di ujung angket, baru lah ada rekomendasi yang jika tidak dijalankan presiden bisa berlanjut ke hak menyatakan pendapat. Bukan kepada lembaga negara yang bersifat independen seperti KPK. Tentu saja salah alamat. Kalau ditujukan ke KPK kira-kira apa? Kalau rekomendasinya tidak dikerjakan KPK maka DPR tidak bisa mendorong hak menyatakan pendapat. Sebab, hak menyatakan pendapat hanya ke presiden dan jajarannya.

Seharusnya kalau DPR mau mengklarifikasi sejumlah hal dengan KPK cukup lewat rapat dengar pendapat bersama KPK saja..

Melalui duduk bersama kita pertemukan bagian-bagian (KPK) yang secara objektif perlu kita pertahankan dan atau kita perbaiki ke depan.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here