Blitzkrieg 76 Menit

0
8

Kelompok separatis Papua melancarkan aksi sejak Januari 2017. Dua pucuk Styer rampasan jadi andalan Kelompok Sabinus Waker. Sukses operasi TNI-Polri sepi pengakuan internasional.

Operasi Blitzkrieg atau serangan kilat pagi itu berlangsung hanya 76 menit. Cukup singkat untuk sebuah penyerbuan yang menyasar ratusan penyandera di tiga tempat berbeda. Setelah itu situasi mereda. Taktik kejutan psikologis yang membuat musuh kocar-kacir berhasil dijalankan.

“Kami Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

Irjen Pol Boy Rafli Amar, Kapolda Papua

BUKAN perkara mudah mengatasi penyanderaan di tiga desa Distrik Tembagapura, Papua. Satu bulan lebih kelompok separatis yang beroperasi di sekitar areal PT Freeport itu menyandera dan merampas harta benda warga. Delapan perempuan jadi korban kekerasan seksual.

Awalnya polisi melakukan upaya persuasif. Melibatkan tokoh- tokoh adat, gereja, keluarga, juga Bupati Timika dan Wakil Gubernur Papua. Termasuk Komnas HAM perwakilan Papua. Tapi semua nihil. Akhirnya dilakukan operasi pembebasan di tiga desa: Utikini, Longsoran dan Banti.

“Kami Sudah Lakukan Pendekatan Persuasif

Usman Hamid, SH., Direktur Amnesty International di Indonesia

KETERLIBATAN aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tugas pengamanan masyarakat maupun penumpasan gerakan separatis bersenjata di Pulau Papua sudah lama menjadi polemik. Sebagian pihak menilai kehadiran pasukan militer bersenjata lengkap memang diperlukan, sebab kekuatan aparat kepolisian tidak memadai untuk pertempuran di hutan belantara Papua. Apalagi lawan yang

dihadapi dari gerakan separatis Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM) maupun dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB), juga dilengkapi senjata otomatis.

Namun ada pihak lain yang menganggap keterlibatan pasukan TNI bersenjata tempur di Papua justru berlebihan. Usman Hamid, direktur Amnesty International Indonesia, meminta pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memberikan putusan politik untuk menurunkan anggota militer dalam jumlah besar. Pelibatan militer selama ini tidak diatur secara ketat, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap warga sipil di Papua.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here