Berharap Kepada Presiden

0
6

Komite ad hoc dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik pertanahan di luar peradilan.

Beragam modus dilakukan untuk menguasai lahan. Ada dengan cara memanipulasi dokumen berupa sertifikat maupun izin, penghancuran bukti administrasi. Seperti halnya konflik pertanahan antara masyarakat Sekaruh dengan LHK Lombok, NTB  yang pernah diadvokasi Serikat Tani Nasional (SNI). Sejak tahun 1942 para petani di sana sudah mendapat izin menggarap yang akan digunakan mengurus sertifikat dihancurkan oleh militer. “Akhirnya masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa,” kata Ahmad Rifai, Ketua Umum SNI.

Ketika modus manipulasi dokumen dan penghancuran administratif tidak mempan, petani diisolasi. Pemilik modal menutup akses jalan bagi warga. Listrik diputus, akses komunikasi diputus, sehingga masyarakat bosan dan meninggalkan lahannya.

Jika upaya isolasi gagal, dilakukan cara lain dengan mengkriminalisasi waga. Kriminalisasi itu biasanya dilakukan dengan membenturkan rakyat dengan aparat, sehingga ada alasan menangkap warga. “Setelah itu lahan warga dicaplok,” ucap Rifai.

Presiden Menempatkan Keadilan
di
Dalam Pertanahan

M Noor Marzuki, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN

“Tanah adalah segalanya. Tidak ada yang bisa dilakukan tanpa adanya tanah. Fungsinya sangat vital bagi kehidupan, bahkan dengan urusan kematian.

Masalahnya, tidak sedikit persoalan yang ditimbulkan oleh penguasaan atas lahan. Dan, rakyat kerap dalam posisi lemah. Melalui Nawacita, Presiden Joko Widodo sudah bertekad untuk menghadirkan negara dalam setiap sengketa yang terjadi. Mediasi untuk mencari win-win solution jalan terbaik ketimbang melalui proses peradilan yang mahal dan melelahkan”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here