Apa Kabar Kasus Suap Reklamasi?

0
10
Muhamad Sanusi dan Arisman Wijaya. Foto: Istimewa

Muhammad Sanusi dan Ariesman Widjaya telah divonis bersalah. Namun, hingga kini belum ada tersangka baru dalam kasus tersebut.

Dalam kasus ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah menjatuhkan vonis 7 tahun penjara dan denda Rp250 juta kepada Muhammad Sanusi, anggota DPRD DKI Jakarta. Ia dinyatakan terbukti menerima suap sebesar Rp2 miliar dari Ariesman Widjaja, bos PT Agung Podomoro Land.

Ariesman sendiri selaku pemberi suap dijatuhi hukuman 3 tahun penjara. Uang suap disampaikan Ariesman melalui anak buahnya, Trinanda Prihantoro. Suap itu diberikan dengan maksud agar Sanusi yang juga anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta waktu itu, membantu mempercepat pembahasan dan pengesahaan RTRKSPJ.

Rekomendasi Pemprov DKI Harus Dipertanyakan

Erwin Kallo, SH. Pendiri Pusat Studi Hukum Properti

Sebelum bicara soal sertifikat HGB itu, saya ingin jelaskan dulu soal reklamasi. Secara garis besar reklamasi ada tiga tahapan. Pertama, tahap kebijakan. Misalnya, apakah lokasinya cocok, apa plus-minusnya, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan. Kebijakan publik itu harus ada rujukan. Rujukan kita Pasal 33 UUD 1945. kalau reklamasi  dikapitalisasi, dikasih ke swasta murni maka dikhawatirkan visi misi negara bisa hilang, fungsi sosialnya bisa hilang. Kombinasinya adalah, oke diubah tapi pemerintah yang melaksanakan. Bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah. Di masa Keppres Soeharto begitu, ada badan pengelola, badan pengawas, badan-badan yang dibentuk lintas sektoral. Inilah nantinya yang akan mengontrol. Artinya, kalaupun diubah, fungsi sosialnya tetap terjaga. Kalau pemerintah yang menjadi pelaksana, mudah dikontrol. Tapi kalau swasta bagaimana mengontrolnya?

HGB Bukan Untuk Pulau dan Pesisir

Parid Ridwanuddin, Deputi Advokasi, Hukum dan Kebijakan Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA)

Ini pembuktian terakhir pemerintahan Jokowi untuk menepati janjinya yang tak akan memunggungi laut. Pemberian HGB ini bukan hanya memunggungi laut tapi juga merusak pesisir dan laut, serta menghancurkan kehidupan nelayan di Teluk Jakarta.

Terbitnya HGB itu perbuatan melanggar hukum karena tidak mempunyai aturan yang jelas untuk dijadikan dasar dikeluarkannya HGB. Reklamasinya saja sudah inkonstitusional, kenapa harus dilegitimasi oleh HGB?

Pemerintahan Jokowi sudah tidak lagi berpihak kepada rakyat. Sebaliknya dia berpihak kepada investor.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here