Resep Anti Teror dengan Bumbu Berbeda

Majalah Keadilan Edisi 1, 19 Juni-9 Juli 2017_Laporan Khusus_round up

0
23
Pasukan elite gabungan dari Polri (Brimob), TNI AU (Paskhas), TNI AD (Kopassus, dan TNI AU (Paskhas). Foto: Istimewa

RAUT wajah Presiden Joko Widodo sangat serius saat memerintahkan Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto, untuk memastikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dapat berperan aktif dalam penanggulangan aksi terorisme.

Keseriusan itu makin menguat, karena instruksi agar para menteri mendesak Dewan Perwakilan Rakyat (RI) mempercepat penyusunan regulasi tentang masalah itu diucapkan dalam suatu Rapat Kabinet Paripurna.

“Saya minta kepada Menko Polhukam untuk meyakinkan DPR agar memberikan kewenangan kepada TNI untuk masuk di dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme. Tentu dengan alasan-alasan (yang kuat), karena kita memerlukan (peran TNI),” ujar Kepala Negara di depan seluruh anggota Kabinet Kerja di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. Jokowi juga menegaskan, dirinya menginginkan aparat dan fasilitas TNI dapat berlaku aktif dalam program anti terorisme, yang selama ini dianggap sebagai salah satu tugas utama Kepolisian RI (Polri).

Penyusunan RUU Terorisme yang dimaksud Presiden Jokowi adalah revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Revisi itu mencakup bentuk dan sumber ancaman terorisme, siapa yang bertanggung jawab mengatasinya, bagaimana prosedur penanggulangannya, sampai hukuman yang harus dijatuhkan.

Regulasi itu sudah mengendap di DPR selama setahun, meskipun saat ini sudah dicantumkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) yang harus diprioritaskan oleh para anggota DPR.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here