Pungli Tak Pernah Kelar

Majalah Keadilan Edisi 01, 19 Juli-9 Juni 2017_Kolom_Prof Amzulian Rifai, PhD, Ketua Ombudsman RI

0
8
Foto: I stock Foto, Editing by YT (Keadilana)
Prof Amzulian Rifai, PhD, Ketua Ombudsman RI

 

LUAR biasa apa yang telah dilakukan oleh pemerintah di berbagai era untuk memberantas Pungutan Liar (Pungli) di Indonesia. Mulai dari Orde Lama hingga saat ini diterbitkannya Perpres tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli). Sudah tidak terbilang pula jumlah pelaku korupsi yang ditangkap dan diadili oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pertanyaannya: apakah korupsi atau pungli tak lagi ada? Menurut akal sehat kita setelah begitu banyak yang dilakukan oleh pemerintah, mestinya praktek pungli, suap dan tentu saja korupsi terutama yang melibatkan sosok high profile, tak pernah lagi ada. Namun kenyataannya masih tetap ada dan banyak.

Untuk tidak menyebut semua, ditengah semua cara dilakukan pemerintah untuk mengikis habis praktek korupsi, KPK justru baru menangkap pejabat administrasi tertinggi di Kementerian Desa. Keempat tersangka itu adalah auditor dan pejabat eselon I BPK, pejabat eselon III dan Irjen Kemendes PDTT. Ironisnya, penangkapan itu malah beberapa hari saja setelah Presiden RI menganugerahi predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada kementerian tersebut di istana Bogor.

Begitu juga dengan praktek suap ternyata tetap ada. Sudah di pasang CCTV di banyak tempat, berbagai aplikasi program sudah dibuat, namun pungli tetap dapat ditemukan bahkan di birokrasi yang seharusnya memberantas praktek haram itu.

Kejadian di Palembang Mei 2017 lau, misalnya, terjadi Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap staf Badan Pertanahan Nasional (BPN). OTT ini hanya dengan nilai Rp5 juta saja. Salah satu pemicunya karena kesepakatan ongkos operasional dalam rangka staf yang menjalankan tugas resmi dari kantornya.

Masih di Palembang, beberapa hari sebelum OTT staf BPN, di Polda Sumatera Selatan juga kisruh soal Pungli. Sekalipun tak mau disebut sebagai OTT, 15 polisi diduga terlibat praktek pungli penerimaan anggota polisi. Penyidik Propam Mabes Polri sudah memeriksa ke-15 anggota Polda Sumsel itu dan menyita barang bukti berupa uang tunai Rp6,7 miliar. Publik menanti kelanjutan dugaan pungli ini.

Ada apa dan apa akar masalah sesungguhnya? Masih adakah cara jitu menghapus korupsi/pungli di negeri ini? Walaupun mungkin kata korupsi juga digunakan dalam tulisan ini, sebetulnya fokus saya lebih kepada pungutan liar.

Upaya dari Masa ke Masa

Diyakini para pemimpin ingin sekali agar negeri ini bebas dari praktek korupsi dengan berbagai bentuknya, termasuk pungli. Pungli menghambat berbagai kemajuan termasuk aktivitas investasi dan juga upaya mendapatkan kesetaraan.

Di era Orde lama praktek korupsi/pungli bukannya tidak ada. Itu Presiden Soekarno beberapa kali membentuk Badan Pemberantasan Korupsi. Ada Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN). Juga Operasi Budhi berdasarkan Keputusan Presiden No 275 tahun 1963. Terakhir ada lembaga yang disebut komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAR).

Semasa Orde Baru upaya menghapus korupsi tidak berhenti. Di tahun 1967 Presiden Soeharto membentuk Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) diketuai Jaksa Agung dibantu Kapolri, Panglima ABRI dan Menteri Kehakiman.

Pernah dibentuk Komisi Empat diketuai Mohammad Hatta dengan target utama dugaan penyimpangan di Pertamina, Bulog, Kehutanan, BUMN. Juga diterbitkan UU No 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi. Malah pada tahun 1977 pemerintah melaksanakan Operasi Penertiban (Opstib) dibawah komando Pangkopkamtib Laksamana Soedomo berpotensi menangani 1.127 kasus.

Di era Reformasi semua kepala negara kita melakukan langkah-langkah yang dinilai mampu menghapus praktek merusak itu. Diterbitkan TAP MPR RI No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Ada juga UU No 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Ombudsman.

Dibentuk pula Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana (TGPTPK) melalui PP No 19/ 2000. Tidak kalah pentingnya diterbitkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK). Praktek pungli juga parah karena menjelma dalam berbagai rupa. Sepertinya, dalam keseharian mata kita sudah terbiasa memandang berbagai pungli. Di beberapa putaran jalan di Jakarta saja, ada praktek pungli yang justru semakin memacetkan lalu lintas. Sepertinya tidak ada yang peduli, malah bersikap permisif, seakan berucap yang penting saya terbebas dari belenggu kemacetan. Praktek ‘kecil’ ini membentuk kultur pembiaran dan maklum dengan praktek pungli.

Pungli yang akut ini menjadi pertimbangan diterbitkannya Perpres No 86/2017 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Diyakini bahwa praktek pungutan liar telah merusak sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, efisien, dan mampu menimbulkan efek jera. Suatu upaya yang luar biasa dan diharapkan hasil nyatanya.

Mengapa Tidak Ada Kapoknya

Berbagai langkah nyata oleh negara dalam upaya memberantas pungli saja ternyata belum berhasil maksimal. Buktinya justru diantara lembaga penegak hukum praktek itu masih berlangsung. Saya pribadi pada 19 Januari 2017 jam 05:00 pernah mengalami di pungli oleh oknum aparat, tepatnya di Jalan YB Yosua Medan.

Kita meyakini para penyelenggara negara terus mencoba memberantas korupsi dengan berbagai jelmaannya. Pungli tentulah salah satu jelmaan yang paling serius. Pungli menghambat pembangunan, menghambat investasi juga menghentikan langkah bangsa kita untuk bersaing dengan bangsa-bangsa lain.

Ada beberapa faktor yang harus diurus serius jika ingin memberantas praktek haram itu hingga ke akar-akarnya. Pertama karena memang korup itu sudah sebagai watak. Watak untuk memperkaya diri secara berlebih, rakus (greedy). Sosok seperti ini mungkin tak terpengaruh oleh berapapun besaran gaji yang diterimanya.

Semua potensi bangsa ini harus turun tangan untuk memberantas orang semacam ini. Ada yang meyakini antisipasi terhadap ‘masuknya’ mereka ke pemerintahan dimulai dengan saat dilakukannya rekrutmen. Ada profile assesment yang mumpuni. Walaupun, bagi yang pesimis, faktanya mereka yang terlibat justru setelah lulus melalui profile assessment yang ketat itu.

Selain itu, faktor gaji yang kecil juga memberi andil terhadap perilaku korup. Jikapun bukan karena rakus (greedy) seseorang berlaku korup karena faktor kebutuhan (by need). Gajinya memang tidak sesuai dengan kebutuhan minimal.

Sebagian kita mungkin berteriak lantang untuk tidak menyalahkan gaji. Namun faktanya jika gaji rendah, apa yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mendasar mereka? Jika gaji kecil maka sanksi bukan hal yang ditakutkan.

Dapat juga memicu pungutan liar apabila aparat tidak memiliki dukungan dana memadai dalam menjalankan tugasnya. Ketika ada surat tugas yang diterima, apakah mereka juga menerima fasilitas agar dapat menjalankannya dengan baik?

Dalam kasus OTT BPN Palembang, misalnya, tersangka memiliki surat tugas untuk membela kantornya. Namun dalam menjalankan tugas itu ia memerlukan dana operasional yang diterimanya hanya sejumlah Rp5 juta dari pelapor. Tetap sebagai tindakan yang salah, namun itu fakta minimnya dukungan fasilitas institusinya. Akibatnya sebagian aparat mengupayakan sendiri biaya operasional yang seharusnya menjadi tanggung jawab lembaga. Sudah menjadi rahasia umum beberapa instansi menggunakan pola “kemitraan” untuk membiayai operasional kantornya. Implikasinya luar biasa terhadap upaya memberantas korupsi/ pungli itu.

Memang membentuk karakter yang mumpuni, anti korupsi, anti pungli suatu harapan ideal. Artinya, seandainya saja semua pegawai di negeri ini berkarakter “seperti itu” maka tidak soal dengan kecilnya gaji dan minimnya fasilitas. Namun faktanya karakter semacam itu masih menjadi ‘barang mewah’ di banyak lembaga. Selain itu langkah-langkah pemberatasannya harus fokus, menyeluruh dan berkesinambungan. Jangan juga hanya mengejar aspek formal saja. Misal, terpenting jumlah OTT tinggi, tanpa mempersoalkan bagaimana cara melakukan operasi dan berapa besar uang yang dilibatkan.

Besaran gaji dan fasilitas kerja tergantung anggaran negara yang sudah all out diperjuangkan. Memang gaji bukan segala-galanya, namun selama gaji PNS kebanyakan rendah dihadapkan pada peluang untuk menyimpang, maka problemnya tidak pernah tuntas. Gaji kecil diakibatkan pula oleh banyaknya jumlah pegawai.

Pungli yang mewabah merusak sendi-sendi berbangsa dan bernegara, melemahkan pula daya saing kita secara global. Moratorium penerimaan atau malah mereduksi jumlah PNS serta menaikkan gaji mereka mungkin dapat lebih efektif memberantas praktek pungli di negeri ini. Jika tidak masalah kita tidak pernah kelar.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here